Soal Wacana Presiden 3 Periode setelah Ramai Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, Sejumlah Pihak Bereaksi

Wacana presiden tiga periode kembali ramai menjadi bahasan setelah munculnya Komunitas Jokowi Prabowo (Jok Pro) 2024. Satu di antara penggagas komunitas ini adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, yang menjabat sebagai Penasihat Komunitas Jok Pro 2024. Komunitas tersebut baru saja meresmikan Kantor Sekretarias Nasional mereka di Jakarta Selatan pada Sabtu (19/6/2021)

Diketahui, pada Maret 2021 lalu, Qodari mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024. Bukan tanpa alasan, usulan tersebut diajukan Qodari untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat. "Saya deklarator Jokowi Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi," kata Qodari saat diwawancara di , Selasa (16/3/2021).

Usulan tersebut juga ia ungkapkan saat menghadiri program Mata Najwa pada Kamis (18/3/2021). Dilansir , Qodari datang mengenakan kaus bergambar Jokowi dan Prabowo. Saat itu, Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo telah menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia.

"Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini," bebernya. Terkait deklarasi tersebut dan peresmian Kantor Seknas Komunitas Jok Pro 2024, nama Qodari menjadi trending topik di Twitter pada Minggu (20/6/2021). Banyak yang menilai Qodari telah melanggar konstitusi terkait wacana presiden tiga periode.

Tak hanya itu, sejumlah pihak pun bereaksi atas isu tersebut. Melalui Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman, Istana mengatakan Jokowi akan tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan amanat reformasi 1998. Hal ini ia sampaikan setelah poster undangan yang mengatasnamakan Komunitas Jok Pro 2024 beredar luas.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," kata Fadjroel saat dihubungi , Sabtu (19/6/2021). Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, " Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan ." Ia juga mengingatkan sikap penolakan Jokowi soal wacana presiden tiga periode.

Pada 2 Februari 2019, Jokowi pernah menyatakan penolakannya yang pertama. Kala itu, Jokowi menyinggung ada pihak yang ingin menjerumuskannya melalui wacana presiden tiga periode. "Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Penolakan kedua disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021. "Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama." "Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

Saat ditanya soal munculnya Komunitas Jok Pro 2024, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang juga anggota Komisi IV DPR RI, meminta masyarakat agar menganggap hal tersebut sebagai aspirasi normal. Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi sudah pernah menolak wacana presiden tiga periode. Daniel menilai sikap penolakan tersebut bisa menjadi pegangan bagi setiap pendukung Jokowi.

"Tapi kan Presiden Jokowi sudah sampaikan menolak wacana presiden tiga periode. Beliau tegak lurus dengan konstitusi dan amanat reformasi," ucap dia, Sabtu (19/6/2021), dikutip dari Kompas.com . "Jadi saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi segenap pendukungnya," imbuhnya. Senada dengan Daniel Johan, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, menilai wacana presiden tiga periode yang diusung Komunitas Jok Pro 2024 adalah usulan biasa.

Mengutip Kompas.com , ia menganggap hal tersebut sah sah saja selama tak melanggar UUD 1945. "Itu sah sah saja selagi tidak melanggar UU. Tapi sekarang ini kan hasil amandemen yang lalu, yang sudah dilakukan pada saat reformasi, itu kan membatasi masa jabatan presiden dua periode." "Nah, kalau wacana tiga periode ini mau dilakukan oleh Jok Pro, silakan saja. Tapi mereka tidak boleh menabrak undang undang," bebernya, Sabtu (19/6/2021).

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan Komunitas Jok Pro 2024 bisa saja mengajukan wacana tersebut ke pihak yang berwenang mengamandemen UUD, jika memang ingin Jokowi menjabat tiga periode. Namun, sebagai aktivis 1990 an, ia tak setuju jika presiden menjabat selama tiga periode. "Sebagai tokoh atau aktivis 1990 an, kita ini menolak rezim Soeharto. Saya juga sepakat untuk membatasi periode masa pemerintahan dua periode saja," ucapnya.

Sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, PPP menyampaikan akan tetap taat pada konstitusi amandemen UUD 1945 yang menyebut masa jabatan presiden hanya dua periode. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, saat menanggapi soal Komunitas Jok Pro 2024. "Kalau ditanya bagaimana sikap PPP, maka PPP punya sikap sejauh ini ingin taat berkonstitusi saja yaitu masa jabatan presiden dua periode saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com , Sabtu (19/6/2021).

Ia juga mengingatkan, selama ini Jokowi sudah pernah menyatakan sikap penolakan terkait wacana presiden tiga periode. "Saya kira, publik masih ingat ketegasan sikap beliau sebagai presiden terkait itu. Beliau ingin taat konstitusi yakni menjabat dua periode saja," ucapnya. "Beliau malah sampai mengatakan bahwa pihak yang menggelindingkan wacana presiden tiga periode itu ingin menampar dan menjerumuskannya. Pandangan PPP sejauh ini sama dengan beliau," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat menyikapi munculnya Komunitas Jok Pro 2024 sebagai bagian dari dinamika dan ekspresi berdemokrasi. Terkait pembentukan organisasi relawan Komunitas Jok Pro 2024, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Indonesia tak hanya memiliki Jokowi dan Prabowo Subianto saja. Masih banyak tokoh lain, yang menurutnya pantas maju pada Pemilu mendatang, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah.

Lalu, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kalangan pemimpin partai politik. Dilansir , Herzaky mengatakan jika Jokowi Prabowo diusung pada Pilpres 2024, maka Indonesia tak memiliki kemajuan sejak 2014 silam. Pasalnya, kata Herzaky, kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era era sebelumnya." "Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," paparnya, Minggu (20/6/2021). Karena itu, Herzaky kembali mengingatkan pernyataan Jokowi yang menolak tegas wacana presiden tiga periode.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024." "Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa basi apalagi lip service belaka." "Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita cita reformasi," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.